TUGAS 2 AKUNTANSI INTERNASIONAL

Daftar Perusahaan Yang Mengacu Pada IFRS

1.      Samsung (Korea Selatan)                                              

2.      Royal Dutch Shell (Belanda)

3.      Toyota Motor Corporation (Jepang)

4.      PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Indonesia)

5.      Chevron (USA)  

6.      Logitech International (Swiss)

7.      Jardine Matheson Holdings (Inggris)

8.      Allianz (Jerman)

9.      Total S.A (Perancis)

10.  Volkswagen (Jerman)

3 Negara Yang Paling Banyak Mengacu IFRS

1.      Inggris

Inggris merupakan negara kesatu didunia yang mengembangkan profesi akuntansi. Inggris merupakan negara yang menganut system Hukum Umum, karena memiliki konsep ‘Penyajian wajar posisi keuangan dan hasil-hasil’ (the true and fair view).

Berikut adalah usaha konvergensi dengan IFRS yang dilakukan oleh Inggris:

• Metode akuntansi penggabungan usaha dengan metode pembelian (sama)
• Goodwill yang timbul karena akuisisi dikapitalisasi, sedang IFRS: diamortisasi
• Pencatatan investasi dalam perusahaan asosiasi yang dimiliki 20%-50% (sama)
• Penilaian aset dengan biaya historis dan nilai wajar (sama)
• Penyusutan aset tetap di Inggris menggunakan manfaat ekonomik (sama)
• LIFO dilarang (sama)
• Akuntansi kemungkinan kerugian diakrukan (sama)
• Leases keuangan dikapitalisasi (sama)
• Pajak tangguhan di Inggris dikapitalisasi (sama)
• Pencadangan untuk perataan penghasilan tidak diadakan (sama)

2.      Belanda

Belanda merupakan negara yang menganut system Hukum Kode, walaupun penyajian akuntansinya berorientasi kearah penyajian yang wajar. Akuntansi Belanda telah dipengaruhi oleh Negara Amerika Seikat dan Inggris.

Berikut  Usaha Konvergensi dengan IFRS yang dilakukan oleh Belanda:

• Metode akuntansi penggabungan usaha (sama)
• Goodwill dari akuisisi dikapitalisasi dan diamortisasi sedang di IFRS dikapitalisasi dan diuji impairment
• Pencatatan investasi pada perusahaan asosiasi 20%-50% (sama)
• Penilaian aset dengan biaya historis dan nilai wajar (sama)
• Penyusutan aset tetap menggunakan manfaat ekonomik (sama)
• LIFO diizinkan sedang IFRS melarang
• Akuntansi kemungkinan kerugian diakrukan (sama)
• Leases dikapitalisasi (sama)
• Pajak tangguhan diakrukan (sama)
• Pencadangan perataan penghasilan masih ada, sedang IFRS melarang.

3.       Jerman

Negara ini menganut system Hukum Kode. Sehingga standar akuntansi di Jerman tergantung pada undang-undang. Akuntansi di Jerman didesain untuk menghitung jumlah penghasilan yang hati-hati.

Berikut adalah usaha konvergensi dengan IFRS yang dilakukan oleh Jerman:

• Praktek akuntansi yang sudah sama : metode penggabungan usaha, pencatatan investasi, akuntansi kemungkinan kerugian, cadangan perataan penghasilan
• Praktek akuntansi yang belum sama : goodwill, penilaian asset, penyusutan asset, penilaian persediaan, leases, pajak yang ditangguhkan,

Alasan Digunakannya Hukum Umum Atau Hukum Kode Pada Suatu Negara

a.      Hukum umum

Sistem hukum ini dikenal dengan istilah common-law yang membentuk bagian utama dari hukum banyak negara, terutama di negara-negara yang merupakan bekas koloni atau wilayah dari Britania Raya.

Akuntansi dalam Negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap “penyajian wajar” transparasi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi hukum umum sering disebut “Anglo Saxon”, “Inggis-Amerika”, atau “berdasarkan mikro”. Akuntansi hukum umum berawal di Inggris dan kemudian diekspor kenegara-negara seperi Australia, Kanada, Hongkong, India, Malaysia, Pakistan, dan Amerika Serikat.

Hukum umum di Inggris dibuat oleh hakim yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu (stare decisis). Sebuah keputusan di Mahkamah Agung di Inggris, House of Lords bersifat terikat pada hirarki pengadilan-pengadilan di bawahnya dan pengadilanpengadilan harus mengikuti keputusan ini.

b.      Hukum kode

Hukum kode biasa dikenal dengan hukum sipil (civil law) yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim. Prinsip hukum kode adalah menyediakan kumpulan hukum yang tertulis dan dapat diakses oleh semua penduduk. Sistem ini merupakan sistem hukum yang paling banyak digunakan di dunia, kurang lebih di sekitar 150 negara menggunakannya.

Sistem hukum kode terlahir dalam perang dunia I atas pendudukan Napoleon di wilayah dataran dataran eropa seperti Belanda dan Jerman, yang kemudian diteruskan dalam masa penjajahan bangsa barat ke asia termasuk Kolonial Belanda yang melakukan penjajahan di Indonesia dengan tetap membawa sistem hukum kode, sehingga sejak saat itu beberapa negara sampai sekarang menganut sistem hukum kode, termasuk Indonesia.

Akuntansi dalam Negara-negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi legalistic, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi hokum kode disebut juga “continental”, “legalistic”, atau “seragam secara makro”. Hukum ini ditemukan dalam Negara-negara Eropa Kontinental dan bekas koloni mereka si Asia, Afrika, dan Amerika.

sumber
www.iasb.com
http://sesesey.blogspot.com/2014_04_01_archive.html
http://ayucintyavirayasti.blogspot.com/2014/04/tiga-negara-yang-paling-banyak-mengacu.html